UU Pelindungan Data Pribadi

Kerangka Hukum Komprehensif untuk Melindungi Hak Privasi Warga Negara Indonesia di Era Digital berdasarkan UU No.27 Tahun 2022 tentang PDP.

Kerangka Hukum Komprehensif untuk Melindungi Hak Privasi Warga Negara Indonesia di Era Digital berdasarkan UU No.27 Tahun 2022 tentang PDP.

Arah kebijakan pembangunan nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional 2025-2029. Dalam aturan ini, transformasi digital jadi salah satu strategi utama yang harus diutamakan. Pemerintah punya peran penting di sini, transformasi digital di lingkungan pemerintah dijadikan rujukan utama dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045. Salah satu target besarnya jelas: mewujudkan Transformasi Digital Pemerintah sebagai sasaran pertama.

Pernah tidak menemukan e-learning maupun pembelajaran yang menggunakan google slides pada saat presentasi maupun memaparkan materi, tapi tidak bisa didownload untuk disimpan?

Bagi yang pernah melakukan uninstall aplikasi Terabox, kadang ditemukan masih terdapat shortcut Terabox pada Windows Explorer. Bagaimana cara menghilangkan shortcut tersebut?

Kali ini saya berkesempatan untuk eksplorasi SIEM (Security Information and Event Management) Wazuh sebagai alat bantu pengelolaan insiden siber bersama rekan-rekan dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Barat.

Di zaman sekarang, urusan data pribadi itu udah kayak main bom waktu—sedikit lengah, bisa berabe. Makanya, semua perusahaan yang ngurusin data orang harus siap-siap, nggak cuma ngawasin data sensitif, tapi juga nunjukkin kalau mereka beneran tanggung jawab sama semua prosesnya. Nah, di sinilah si ROPA (Records of Processing Activities) jadi andalan. Kalau di Indonesia, biasanya disebut Perekaman Kegiatan Pemrosesan Data Pribadi. Namanya aja ribet, tapi percayalah, fungsinya penting banget!


Free Course & Labs untuk mengasah skill cybersecurity kita.
